Tugas, Wewenang PTUN, dan Dasar Hukumnya

Tugas, Wewenang PTUN, dan Dasar Hukumnya

Tugas, Wewenang PTUN, dan Dasar Hukumnya

Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat PTUN merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan khusus di bidang tata usaha negara. Tugas dan wewenang PTUN mencakup segala urusan terkait tata usaha, perdagangan bisnis, dan administrasi usaha.

Saat ini dunia usaha tidak terbatas pada skala kecil, menengah, dan besar, termasuk usaha milik negara. Ada banyak jenis usaha bermunculan sebagai manifestasi kemajuan teknologi. Usaha rintisan misalnya, di tahun 1970-an usaha semacam ini tidak terbayang akan ada. Sekarang, hampir tidak ada pasar yang menjangkau pelanggan lebih luas dari usaha berbasis digital.

Semakin banyak dan luas jangkauan usaha, tugas dan wewenang lembaga ini juga harus berkembang menyesuaikan kemajuan zaman. Karena semakin luas jaringan usaha, semakin besar pula potensi terjadinya sengketa dalam transaksi usaha milik negara.

Apa itu PTUN?

Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah pengadilan tingkat pertama yang bertugas menyelesaikan sengketa dalam operasional tata usaha milik negara. Sama seperti pengadilan negeri dan agama yang tersedia di tingkat kabupaten atau kota. 

Jika kasus atau pelanggaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan di pengadilan tingkat pertama, maka akan dialihkan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Tugas dan wewenang PTUN berada di bawah kendali Mahkamah Agung, karena merekalah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan PTUN.

Selain PTUN yang berada di tingkat kota atau kabupaten dan PTTUN yang ada di ibukota provinsi, sengketa tata usaha negara dapat diselesaikan melalui pengadilan khusus. Pengadilan khusus hanya tersedia di ibukota negara dan membahas masalah pajak secara khusus.

Tugas dan Wewenang PTUN

Tugas dan wewenang PTUN dan dasar hukumnya termaktub dalam Undang-Undang. Secara umum tidak jauh berbeda dengan pengadilan tingkat 1 pada sengketa atau perkara selain tata usaha milik negara. Artinya, pada tingkat pertama ini PTUN bertugas menerima, memeriksa, hingga mengambil keputusan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada tata usaha milik negara di tingkat kota/kabupaten.

Ketentuan yang mengatur tugas dan kewajiban PTUN sebagai lembaga pengadilan tingkat pertama adalah UU nomor 51 Tahun 2009 yang membahas tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan tugas tersebut, berarti PTUN dapat menjalankan fungus pengadilan, administrative, pengelolaan barang, pengawasan internal, menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pembinaan.

Dasar Hukum PTUN

Jadi, apa itu PTUN dan dasar hukumnya? UU No.51 Tahun 2009 merupakan dasar didirikannya Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang ini berasal dari UU No.5 Tahun 1986 yang diamandemen menjadi UU No.9 Tahun 2004  sebelum diamandemen pada 2009. Kemudian dasar Peraturan Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No.41 Tahun 1991.

Contoh Kasus Penyelesaian Sengketa di PTUN

Tahun 2015 di Medan, selembar sertifikat hak milik tanah telah diterbitkan untuk pemerintah Desa Selayang. Tahun 2016 PTUN menerima gugatan disertai bukti kepemilikan sertifikat atas tanah tersebut oleh pemilik sahnya. 

Berdasarkan bukti yang ada, hasil penelitian di lapangan dan berbagai pertimbangan lain sertifikat hak milik tanah atas desa tersebut dibatalkan. Kepemilikan tanah dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik yang sah. 

Kasus ini kemudian diteliti kembali dalam bentuk tesis oleh Wahyu Utama Putra Nasution sebagai syarat kelulusannya mendapat gelar magister bidang hukum di Universitas Sumatera Utara Tahun 2019. Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa keadilan bagi penggugat dapat ditegakkan melalui PTUN sepanjang bukti mampu mendukung selesainya sengketa.

Jika di tingkat kota atau kabupaten tugas dan wewenang PTUN tidak mampu menyelesaikan sengketa, maka proses peradilan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. PTTUN tersedia di setiap provinsi dan bertugas menyelesaikan sengketa yang tidak tuntas di wilayah PTUN. Bila Anda ingin konsultasi lebih lanjut terkait PTUN silakan hubungi kami Tambunan Simamora Law Office.

1 Comment
  • bayar4d
    Posted at 15:38h, 16 March

    Bayar4d link alternatif login dan daftar agen slot online resmi dan percaya

Post A Comment